Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat turut hadir secara daring dalam pembukaan kegiatan Pelatihan Paralegal Kabupaten Teluk Bintuni yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti pada Senin, 14 April 2025. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Women Center, Kabupaten Teluk Bintuni, dan dihadiri secara langsung oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Teluk Bintuni, instansi penegak hukum, serta berbagai elemen masyarakat sipil.
Bekerjasama dengan Kanwil Kemenkum Papua Barat, Pelatihan yang mengusung tema “Penguatan Kapasitas Paralegal dalam Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Papua dan Papua Barat” ini bertujuan untuk meningkatkan peran paralegal dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran strategis paralegal sebagai ujung tombak pelayanan hukum berbasis komunitas. Ia menekankan bahwa kehadiran paralegal adalah wujud nyata dari amanat konstitusi dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata. “Paralegal bukan hanya pendamping hukum biasa, tetapi juga agen perubahan dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat,” ungkapnya.
Selain Kepala Kantor Wilayah, turut hadir secara daring mendampingi beliau yakni Kadiv Yankum, Adel Chandra, dan Kadiv P3H, Muhayan, bersama jajaran Kanwil Kemenkum Papua Barat lainnya.
Kegiatan ini juga mendapat perhatian dari Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN RI, Constantinus Kristomo, yang hadir memberikan sambutan dan penguatan terhadap calon paralegal. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperluas jangkauan Pos Bantuan Hukum hingga ke tingkat kampung/desa.
Sesuai Terms of Reference (TOR) Pelatihan Paralegal 2025, kegiatan ini mencakup kurikulum yang disusun berdasarkan standar BPHN, seperti pengantar hukum, hak asasi manusia, teknik advokasi, hingga praktik lapangan selama tiga bulan. Tenaga pengajar berasal dari Kemenkumham RI, BPHN, serta akademisi dan praktisi hukum nasional.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan akan lahir paralegal-paralegal yang siap berperan aktif dalam memberikan layanan hukum berbasis komunitas, mendorong kesadaran hukum masyarakat, dan turut serta menjaga harmoni sosial di tanah Papua.
