Bintuni - Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan melaksanakan penyuluhan hukum serta melakukan koordinasi terkait Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Teluk Bintuni, Kamis (22/05/2025).
Bertempat di Ruang Rapat YLBH Sisarmatiti, tim Kanwil Kemenkum Pabar menggelar Penyuluhan Hukum kepada 50 peserta yang terdiri dari 40 Kepala dan pengurus Desa/Kampung/Kelurahan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan 10 orang dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Sisarmatiti Teluk Bintuni. Muhayan dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyuluhan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang taat hukum serta mengingat di Kabupaten Teluk Bintuni belum terdapat Desa/Kampung/Kelurahan Binaan Sadar Hukum. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat budaya hukum dari tingkat paling bawah, yakni Desa/Kampung/Kelurahan, sebagai satuan masyarakat yang paling dekat dengan warga.
"Melalui penyuluhan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum mulai dari akar (masyarakat) dan mendorong pembentukan Tim Kadarkum serta pembentukan Desa/Kampung/Kelurahan Binaan di Kabupaten Teluk Bintuni" jelas Muhayan.
Usai memberikan penyuluhan hukum tim kemudian melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Mariana Manurung. Koordinasi tersebut membahas terkait Pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Teluk Bintuni. Upaya ini merupakan bagian strategis dalam upaya mewujudkan pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap produk hukum daerah. Selain itu melalui kegiatan ini pemahaman pengelola JDIH di daerah tentang standar nasional pengelolaan dokumen hukum, Identifikasi permasalahan JDIH daerah (SDM, infrastruktur, pemutakhiran data) dapat diukur. Muhayan berharap agar pengelolaan JDIH ini menjadi perhatian oleh pengelola daerah khususnya untuk memperbarui dan mengaktifkan website JDIH sehingga data yang diperoleh update.
Hal lain yang menjadi poin pembahasan yakni terkait telah diluncurkannya e-Harmonisasi yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah. Muhayan menyampaikan bahwa akun aplikasi e-Harmonisasi akan diberikan kepada setiap pemerintah daerah agar dapar segera mengkses dan mempelajari panduan serta tutorial dalam menggunakan aplikasi e-Harmonisasi tersebut.
Selain itu, Muhayan mengharapkan dukungan Pemkab Teluk Bintuni dalam percepatan Pembentukan Raperda/Raperkada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pembahasan Harmonisasi, pembulatan konsepsi dan pemantapan regulasi serta mendorong pembentukan DSH/KSH sekaligus membentukan posbankum di setiap DSH/KSH dan Desa/Kelurahan binaan.
Di akhir koordinasi, Muhayan menyampaikan apresiasi trekait Indeks Reformasi Hukum (IRH) untuk Kabupaten Teluk Bintuni yang berhasil mendapat nilai baik baik di Tahun 2024. Ia berharap IRH Teluk Bintuni untuk tahun 2025 ini dapat meningkat.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorysom berharap agar koordinasi ini bisa ditindaklanjuti oleh Pemkab Teluk Bintuni sehingga layanan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui Kanwil Kemenkum Pabar dapat terlaksana seoptimal mungkin. Piet juga berharap dari penyuluhan hukum yang diberikan, bisa menciptakan Desa/Kampung/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Teluk Bintuni.
