Jakarta – Kakanwil Kemenkum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, bersama Kadiv P3H, Muhayan, Kabag TUM, Dwi Kristika Rohana, dan tim melaksanakan koordinasi dengan Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP) Kementerian Hukum, Senin (09/02/2026).
Koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, khususnya di bidang peraturan perundang-undangan, di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dalam pertemuan itu, tim diterima langsung oleh Direktur Jenderal PP Kementerian Hukum, Dhahana Putra.
Beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain: langkah-langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas regulasi di daerah, kesiapan jajaran PP wilayah serta pemerintah provinsi untuk berperan sebagai narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) guna penguatan program di daerah. Selain itu, dibahas pula pelaksanaan harmonisasi peraturan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang direncanakan dapat dilaksanakan melalui mekanisme virtual agar lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah.
Marlen menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara Kemenkum dengan pemerintah daerah. Ia berharap melalui koordinasi ini, terbangun pola kerja sama yang semakin solid antara Kanwil Kemenkum Pabar, Ditjen PP, dan pemerintah daerah sehingga proses pembentukan dan harmonisasi peraturan daerah dapat berjalan lebih optimal serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
