Makassar – Kantor Wialayh Kementerian Hukum Papua Barat diwakili Kadiv Pelayanan Hukum, Adel Chandra, bersama Kabid AHU, Soleman Lilingan dan JFT Analis Hukum melakukan audensi ke Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, Kamis(11/12/2025). Tim disambut langsung oleh Kepala BHP Makassar, Oryza yang menyampaikan apresiasi serta dukungan terhadap upaya penguatan koordinasi antar-instansi.
Adel Chandra menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan, yaitu untuk membahas penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Agama Sorong khususnya perkara yang terjadi di wilayah Papua Barat Daya/Sorong. Pembahasan ini menjadi penting mengingat sejumlah perkara perwalian telah ditangani oleh BHP dan memerlukan sinkronisasi data serta harmonisasi langkah.
Sementara itu, Oryza menyampaikan progres pelaksanaan tugas, termasuk hambatan, tantangan, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk memastikan proses penetapan perwalian dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan. Koordinasi ini diharapkan memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat terlaksana dengan optimal.
Adel Chandra berharap pertemuan ini dapat memperkuat harmonisasi kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan hukum perdata, serta memastikan bahwa setiap layanan BHP secara khusus dan layanan Kementerian Hukum berjalan akuntabel dan profesional dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat di wilayah kerja Kanwil Kemenkum Pabar.
