Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Tahun 2025 melalui zoom meeting pada Selasa (25/02/2025).
Bertempat di Ruang Rapat Perpustakaan Kantor Wilayah, Rakornis ini diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Pabar (Piet Bukorsyom), Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Adel Chandra) beserta jajaran. Sedangkan hadir secara luring, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Muhayan).
Rakornis kali ini mengusung tema “Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah” yang bertujuan membangun sinergitas serta pemahaman yang sama dalam mewujudkan kebijakan yang berkualitas untuk kinerja Kementerian Hukum yang berdampak.
Kepala BSK Hukum, Andry Indrady dalam arahannya menyampaikan peran BSK Hukum adalah mewujudkan reformasi hukum nasional, perlu memastikan regulasi yang terbit telah melalui proses tata Kelola kebijakan yang terencana, sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan partisipasi publik guna menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti.
Melanjutkan arahannya, Andry menyampaikan BSK juga memiliki 5 program dan kegiatan diantaranya : pendampingan penilaian Indek Reformasi Hukum (IRH), Monitoring dan Evaluasi SPAK-SPKP, SIPKUMHAM, Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan serta Diseminasi Strategi Kebijakan.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, koordinasi serta kolaborasi yang baik antara Kantor Wilayah dan Kementerian Hukum melalui BSK menghasilkan kebijakan hukum yang dapat diterapkan lebih berdampak dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
#PietBukorsyom
#KanwilKemenkumPabar
#KemenkumRI
