Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua Barat menggelar Sosialisasi Paralegal Justice Award (PJA) 2025 secara daring pada Senin (17/02). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Bagian Hukum Pemda Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Kepala Kampung, Lurah, dan Ketua Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan, dalam sambutan pembuka menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses keadilan dan memberikan apresiasi kepada Kepala Desa/Lurah yang berperan sebagai Juru Damai di masyarakat. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa PDTT, yang telah berhasil meningkatkan kompetensi ratusan Kepala Desa/Lurah dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, yang turut hadir secara daring, menegaskan bahwa PJA 2025 merupakan penghargaan bagi Kepala Desa/Lurah yang menerima Non Litigation Peacemaker (NLP) dan telah melewati penilaian aktualisasi Paralegal Academy. Ia juga menekankan bahwa melalui penghargaan ini, pemberdayaan Kepala Desa/Lurah diharapkan dapat mengoptimalkan peran mereka sebagai Juru Damai dalam penyelesaian konflik hukum secara efektif dan berstandar nasional.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap peran Kepala Desa/Lurah dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat semakin optimal. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memperkuat sistem hukum berbasis komunitas dengan memberikan apresiasi kepada Non-Litigation Peacemaker, Anubhawa Sasana Jagaddhita, serta para penerima Paralegal Justice Award.
Kegiatan ini juga diisi dengan penyampaian materi oleh Penyuluh Hukum Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Valensa Tendan Putri, yang membahas pendaftaran Paralegal Academy 2025 serta penerapan konsep penyelesaian masalah hukum melalui pendekatan non-litigasi.
