Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, menggelar Diskusi Hukum bagi Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sekaligus meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Kelurahan Sanggeng dan Padarni, Manokwari, pada Selasa (29/4).
Kegiatan ini dihadiri oleh tim dari Kanwil Kemenkum Papua Barat, antara lain Penyuluh Hukum Ahli Muda Ieriman Manda, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Hamid Badilah, serta JFU Divisi Yankum, Rosdiana. Hadir pula perwakilan dari Organisasi Bantuan Hukum Posbankumadin Papua Barat, Karel Sineri, Lurah Sanggeng Yehezkiel Bukorpioper, Lurah Padarni Paul Rumbruren, serta para pengurus Kadarkum dari kedua kelurahan.
Diskusi yang dilaksanakan di dua kelurahan tersebut menyoroti urgensi kehadiran Posbakum sebagai sarana layanan hukum dasar di tingkat kelurahan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Layanan yang disediakan meliputi konsultasi hukum, bantuan nonlitigasi, mediasi, hingga rujukan kepada advokat.
Dalam kesempatan tersebut, Posbankumadin Papua Barat sebagai mitra OBH (Organisasi Bantuan Hukum) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelesaian permasalahan hukum secara preventif dan partisipatif.
Peresmian Posbakum di Kelurahan Sanggeng dan Padarni menjadi langkah konkret Kanwil Kemenkum Papua Barat dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. Diharapkan, Posbakum di tingkat kelurahan ini dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi serta pendampingan hukum yang inklusif dan berkelanjutan bagi warga sekitar.
