Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menyelenggarakan kegiatan Pra Rekonsiliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester II dan Tahunan Tahun 2024 TA 2025 bersama Satuan Kerja (Satker) Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian HAM secara virtual melalui zoom meeting pada Rabu, (8/1).
Dalam sambutannya Kakanwil menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta mempersiapkan masa transisi menuju pembentukan empat kementerian baru berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024.
Kegiatan ini juga bertujuan menjaga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK serta memastikan proses likuidasi berjalan lancar. Seluruh peserta, termasuk pengelola keuangan dan BMN, diharapkan mengikuti kegiatan dengan baik untuk menghasilkan laporan transparan dan meminimalkan temuan audit.
Berlangsung selama 2 hari, pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh Narasumber dari Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Hukum, Kementerian IMIPAS, dan Kementerian HAM, serta penanggungjawab Laporan Keuangan dan BMN tiap satker di Papua Barat.
