Manokwari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Piet Bukorsyom), Kepala Divisi P3H (Muhayan), Jft Analis Hukum dan JFT Perancang Perundangundangan menghadiri Rapat Koordinasi Pendalaman dan Penguatan Pedoman 6 Dimensi dan Penerapan Aplikasi Evadata secara virtual dari Ruang Rapat Lt.1 Kantor Wilayah, Kamis (27/02/2025).
Rapat dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (Min Usihen). Beliau menyebutkan bahwa banyak yang belum familiar dengan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, padahal proses analisis dan evaluasi hukum memiliki manfaat besar dalam menilai relevansi suatu peraturan perundang-undangan dengan kondisi terkini, termasuk peraturan daerah karena analisis dan evaluasi hukum saat ini menjadi fokus utama Kementerian Hukum dalam upaya penataan regulasi, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri.
Melanjutkan paparannya, beliau menyampaikan bahwa Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi P3H memiliki peranan penting dalam kegiatan ini karena selaku pimpinan diwilayah, para kakanwil dan kadiv wajib memahami kebijakan seperti apa untuk melaksanakan analisis dan evaluasi sehingga lebih mudah untuk mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap peraturan yang ada di wilayahnya.
Kepala Badan juga menyampaikan bahwa kegiatan Analisa dan evaluasi Peraturan Daerah ini bukan untuk mengoreksi tugas perancang melainkan untuk mengetahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, kemanfaatannya bagi masyarakat, dan permasalahan dalam pembentukan Peraturan daerah.
Menurutnya, “kegiatan Analisa dan evaluasi sangat penting karena masih ada permasalahan-permasalahan peraturan daerah dan masih terus terjadi, contohnya dalam peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pada saat peraturan tersebut di bentuk, bahkan tidak efektif dan efisien sehingga berdampak perda tersebut tidak efektif dan berdayaguna dan tidka memberi kepastian hukum”,ungkapnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman teknis pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 yang di pandu oleh Analis hukum Ahli Madya, Widya Oesman dan penerapan aplikasi Evadata yang di pandu oleh bapak Jericco.
