Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua Barat menggelar Rapat Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi. Kanwil Kemenkumham Papua Barat kembali menargetkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bisa diraih di Tahun 2025 ini.
Rapat yang digelar di Ruang Multimedia Kanwil Kanwil Kemenkum Papua Barat pada Selasa (21/01) tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Piet Bukorsyom yang turut dihadiri pula oleh Kepala Divisi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Adel Chandra, beserta Pejabat Administrator dan JFT/JFU.
Dalam arahannya Kakanwil Piet Bukorsyom menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Papua Barat merupakan salah satu dari tujuh Kantor Wilayah Kemenkum yang belum berpredikat WBK sejauh ini. Hal ini menjadi tantangan sendiri mengingat target yang dibebaskan oleh pimpinan Kementerian agar tujuh Kantor Wilayah tersebut agar sesegera mungkin berpedkat WBK.
“kami telah menandatangani komitmen dihadapan menteri untuk mencapai target WBK sesegera mungkin” ujar Piet Bukorsyom.
Mengingat target yang dibebankan oleh menteri tersebut, tentu menjadi tantangan sendiri bagi Kanwil Kemenkum Papua Barat agar segera memantaskan diri agar predikat WBK dapat diraih di tahun 2025
“mari rekan-rekan kita saling bekerjasama dan mendukung agar pembangunan Zona Integritas di Kanwil Kemenkum Papua Barat dapat terlaksana dengan baik” ajak Piet Bukorsyom.
Dikesmepatan yang sama, Kepala Divisi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan meminta ada evaluasi menyeluruh untuk setiap aspek Pembangunan ZI. Inovasi yang menjadi unggulan pun diminta untuk semakin ditonjolkan sebagai nilai jual Kanwil Kemenkum Papua Barat.
Dalam rapat ini disusun draft Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah terkait tim Zona Integritas Kanwil Kemenkum Papua Barat. Penyusunan tim didasarkan pada kompetensi anggota sesuai dengan latar belakang bidang masing-masing.
