Tangerang, - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Piet Bukorsyom Bersama para pimpinan tinggi pratama serta jajaran menghadiri acara Refleksi Akhir Tahun 2024 yang berlangsung di Gedung Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang pada Senin (16/12/).
Dalam acara tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen untuk mewujudkan layanan publik berbasis digital sepenuhnya pada tahun 2025. Transformasi digital ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Kemenkumham telah mencanangkan transformasi besar. Kami bertekad bahwa pada tahun 2025 seluruh layanan di Kemenkum akan berbasis digital,” ujar Supratman.
Transformasi digital ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat keterbukaan informasi publik. Supratman menegaskan pentingnya pengawasan dari berbagai pihak untuk memastikan Kementerian Hukum terus menjadi pelopor dalam keterbukaan informasi.
Selain transformasi digital, Kementerian Hukum juga akan fokus pada penguatan kolaborasi antar kementerian, penyusunan kebijakan yang adil, dan membangun budaya hukum yang positif di tengah masyarakat pada tahun 2025.
“Sinergi yang baik antar kementerian (Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian HAM dan Kementerian Kordinator Hukum, HAM dan Imipas) akan memastikan pembangunan hukum selaras dengan kebutuhan negara dan harapan masyarakat. Salah satu contohnya adalah kerja sama dalam perumusan kebijakan terkait pemberian amnesti,” jelasnya.
Menteri Supratman juga menekankan pentingnya sistem hukum yang inklusif agar keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Turut hadir dalam acara ini yakni, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Indrianto.
Adapun dalam pada kesempatan tersebut, diberikan penghargaan kepada sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah berkontribusi dalam pembangunan hukum dan memberikan pelayanan publik terbaik sepanjang tahun 2024.
