Jakarta - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua Barat, Piet Bukorsyom hadir mengikuti Kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum RI, Selasa (17/12).
Turut mendampingi Kakanwil dalam kegiatan tersebut, yakni Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Edward J. Sinaga yang kini menjabat sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundangan pada Kanwil Kementerian Hukum NTB, Kepala Bagian Program dan Humas (Kabag PH), Syaaltiel Biantong serta staf.
Kegiatan yang dihelat di Hotel Pulman, Jakarta Barat tersebut, diawali dengan penyampaian Laporan Kegiatan oleh Direktur Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP), Dhahana Putra.
Dhahana Putra mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Ditjen PP selama tahun 2024 sekaligus sebagai feedback bagi Ditjen PP dalam mengarungi kinerja di tahun 2025 dengan menorehkan capaian-capaian/prestasi yang lebih mentereng, baik di tingkat pusat maupun wilayah.
"Diharapkan seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan terbaik di tahun mendatang.", ujar Dhahana Putra.
Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas dalam sambutannya mengapresi kinerja /capaian prestasi yang telah dilalui Ditjen PP selama tahun 2024.
Menkum juga meminta dengan tegas kepada seluruh jajaran Ditjen PP akan pentingnya membangun sinergitas dan kolaborasi baik ditingkat internal maupun eksternal dalam proses legislasi.
"Saya meminta kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia, untuk memastikan setiap pembentukan peraturan tidak bertentangan dengan 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden Republik Indonesia.", tegas Menteri Hukum.
"Penting bagi kita untuk memperkuat proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi seluruh rancangan peraturan perundang-undangan," imbuh Menteri Hukum.
Disamping itu, Menteri Hukum juga mendorong transformasi digital pada Ditjen PP dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif dan efisien yang ditandai dengan soft launching Portal Ditjen PP.
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh jajaran Ditjen PP, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui pembentukan regulasi yang berkualitas dan berkelanjutan di masa mendatang.
Dalam kegiatan ini juga turut dilaksanakan sejumlah penandatanganan kerja sama, antara lain Minutes of Meeting antara Ditjen PP dan JICA, serta penandatanganan MoU dengan Badan Keahlian DPR RI hingga penganugerahan Anugerah Legislasi Tahun 2024 dan penghargaan Tokoh Inspiratif dalam Mendukung Perkembangan Legislasi di Indonesia.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pimti Madya Ditjen PP dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundangan serta JFT Perancang PP secara luring maupun daring via zoom meeting.
Perlu diketahui, sepanjang tahun 2024, Kanwil Kemenkumham Papua Barat melalui Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah berhasil mengharmonisasikan 67 Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA BARAT "PASTI BISA", (Berwibawa, Inspiratif, Santun dan Amanah)
