Manokwari - Dalam upaya meningkatkan kualitas penata kelolaan instansi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mengikuti Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapan Manajemen Risiko (MR) di Lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan secara daring oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Selasa (27/05/2025).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja, Bramantyo Agung Nugroho. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan bahwa pelaporan Manajemen Risiko akan dilakukan secara triwulan dan tahunan, serta akan diintegrasikan dengan pelaksanaan SPIP. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergi antarunit kerja dalam penyelenggaraan SPIP yang efektif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Bramantyo menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko agar setiap unit kerja dapat mengidentifikasi potensi risiko secara dini serta mengambil langkah mitigasi yang tepat. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai dapat lebih proaktif dalam mendukung upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan.
Sosialisasi yang diberikan terkait Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 7 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan dilanjutkan dengan pemaparan terkait Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum.
Di Papua Barat, Sosialisasi diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhaya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta JFT dan JFU pada Bagian Tata Usaha dan Umum. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang disampaikan.
