Manokwari – Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) mengadakan Pendampingan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan e-Kontrak dan Penyelesaian Transaksi e-Purchasing kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemenkumham Papua Barat, Rabu (04/12).
Kegiatan ini dilaksnakan secara Hybrid yang mana UPT dalam kota Manokwari hadir secara langsung di ruang Rapat lantai I Kantor Wilayah, sementara UPT luar Kota Manokwari mengikuti secara Virtual melalui Zoom meeting. Jalannya kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Edward James Sinaga.
“Salah satu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Tahun 2023 Indeks Tata Kelola Pengadaan Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan signifikan dari 81,8 % (predikat baik) menjadi 95,77 % (predikat sangat baik). Dengan nilai ini, Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik pertama dalam penilaian ITKP di Anugerah Pengadaan 2023,” ujar Edward dalam sambutannya.
Lebih lanjut Edward mengatakan bahwa “tujuan kegiatan ini yaitu dalam rangka pemenuhan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024, serta guna mempertahankan Peringkat Pertama ini maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat juga melakukan upaya untuk membantu mendongkrak pemenuhan nilai ini dengan melakukan Pencatatan e-Tendering, e-Purchasing, Non e-Tendering/e-Purchasing dan e-Kontrak,” terangnya.
“saya sangat memgapresiasi upaya Tim UKPBJ dalam meningkatkan Pemenuhan nilai Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 khususnya untuk kami satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar para peserta dapat memfokuskan perhatiannya pada apa yang akan disampaikan oleh Tim UKPBJ. Saya ingin mengajak semua peserta untuk berinteraksi aktif dan bertanya jika ada hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan terkait Kegiatan ini,” pungkasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan Bimbingan Teknis oleh narasumber dari Tim UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM yang hadir secara langsung di Kantor Wilayah. Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Haposan Silalahi, Kepala Sub Bagian Pengelola Keuangan dan BMN, Andriyani Gani Balanehu.
