Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat berpartisipasi dalam Webinar bertema “KUHP Baru Semangat Baru untuk Indonesia: Strategi Pengaturan Tindak Pidana dalam Peraturan Daerah”. Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Muhayan dan para Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Pabar, Kamis (20/11/2025).
Webinar yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau bekerja sama dengan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) merupakan komitmen memperkuat pemahaman aparatur hukum terhadap substansi KUHP baru. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah menunjukkan tingginya antusiasme dalam menyambut perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional.
Kegiatan dibuka oleh Kakanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan yang dalam sambutannya menekankan pentingnya harmonisasi pemahaman aparatur hukum dalam mengimplementasikan regulasi baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Keynote Speech oleh Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward O.S. Hiariej, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah pembaruan hukum pidana Indonesia serta urgensi penyesuaian peraturan daerah agar selaras dengan ketentuan KUHP baru.
Webinar ini diisi dengan materi yang mendalam oleh para narasumber berkompeten antara lain Prof. Topo Santoso, Dr. Albert Aries, Hernadi, dan Yeni Nel Ikhwan. Para narasumber membahas secara mendalam berbagai aspek penting dalam KUHP baru, termasuk filosofi penyusunan, pembaruan norma pidana, serta strategi yang perlu disiapkan pemerintah daerah dalam merumuskan dan menyesuaikan ketentuan terkait tindak pidana pada peraturan daerah. Pemaparan dilakukan secara komprehensif, memberi ruang bagi peserta untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai tantangan dan peluang dari penerapan regulasi baru ini.
Apresiasi tinggi disampaikan Kakanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom atas pelaksanaan Webinar ini. Menurutnya, kegiatan ini mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman para peserta khususnya JFT Perancang. Ia juga berharap proses perumusan kebijakan hukum di daerah dapat semakin responsif, adaptif, dan selaras dengan arah pembaruan hukum pidana nasional melalui hadirnya KUHP baru sebagai semangat baru untuk Indonesia.
